Skip to content

Proyek Pembangunan Monorel Masih Terhambat Aturan

May 23, 2012

Sumber: Pikiran Rakyat – Rabu, 23/05/2012

BANDUNG, (PRLM).- Rencana projek pembangunan monorel di beberapa wilayah di Jawa Barat, utamanya di kawasan Bandung Raya, masih terhambat oleh aturan atau regulasi. Aturan itu berkaitan dengan tata cara menjalin kerja sama dalam projek pembangunan pemerintah.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Denny Juanda Puradimadja di Gedung Sate Jl. Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (22/5/12), projek monorel yang berfungsi mengurai kemacetan lalu lintas itu terkesan jalan di tempat karena terkendala regulasi. Utamanya adalah bagaimana skema kerja sama yang harus diambil untuk pembangunannya.

“Persoalannya, monorel itu harus ada MoU (memo of understanding/nota kesepahaman). Tetapi kalau mau kerjasama dengan swasta, bisa pakai skema Public Private Partnership (PPP) yang tidak harus ada MoU. Ini persoalan aturan juga,” kata Denny.

Dikatakannya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, pemerintah daerah yang akan bekerja sama dengan pihak swasta di mana terdapat aliran dana, maka pembuatan MoU-nya harus dengan izin DPRD. Namun, ada juga aturan lain yang menyatakan tidak perlu MoU dan izin DPRD kalau projek pembangunannya menggunakan PPP.

“Skema PPP ini paling menguntungkan untuk diterapkan pada projek-projek infrastruktur,” imbuhnya. Karenanya, pemprov harus menyiapkan mana saja yang akan menggunakan PPP sehingga tinggal memasuki proses lelang.

Dituturkannya, dengan skema PPP itu, perusahaan calon investorlah yang akan melakukan feasibility study (FS) masing-masing. Pemda hanya berkewajiban untuk menyediakan pra-FS.
Mengenai pembangunan monorel itu, kata dia, prosesnya masih dalam tahap persiapan.

Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jabar juga sudah memulai sosialisasi ke pasar. Untuk memulai atau melanjutkan pembangunan, pemerintah harus mengumumkannya ke masyarakat luas dan calon investor.

Menurut Deny, pembangunan monorel itu sejauh ini hanya diminati satu investor, yaitu Jusuf Kalla yang memiliki PT Haji Kalla. “Investor untuk monorel, ya grupnya Pak JK. Belum ada calon investor lain,” ujarnya.

Bila pembangunan monorel akan menggunakan PPP, Deny menambahkan, prosesnya harus diumumkan sejak awal. Kemudian, minimal harus ada tiga investor. Bila hanya satu investor, prosesnya tetap bisa dilanjutkan. Dalam aturan sebelumnya, projek itu harus didahului minimal tiga investor.

Ditambahkannya, PT Haji Kalla sudah menawarkan projek pembangunan monorel sejak tahun 2011. Saat itu diperkirakan biaya pembangunannya membutuhkan dana sekitar Rp4 triliun. Pembangunan monorel sepanjang 30 kilometer itu akan dikerjakan dalam tiga tahap. Angkutan monorel itu dirancang bisa mengangkut maksimal 376 penumpang. (A-160/A-108)***

From → Bandung

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: