Skip to content

MONOREL SURABAYA: Bappenas Setujui Proyek Monorel Surabaya Libatkan Investor

April 19, 2012

SURABAYA – Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai rencana Pemkot Surabaya yang berinisiatif membangun monorail melalui Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan langkah tepat, mengingat ketersediaan sarana transportasi adalah kebutuhan kota besar yang harus segera terpenuhi.

MONOREL — Jika proyek monorel di Surabaya terwujud, maka kota terbesar kedua di Indonesia ini akan bergabung dengan kota-kota besar dunia yang mengadopsi monorel sebagai sarana transportasi massal yang mampu mengurangi kepadatang lalu lintas jalan raya, salah satunya seperti yang terlihat di Sydney, Australia ini. (en.wikipedia.org)

“Kalau monorail hanya menggunakan APBD, pengerjaannya bisa memakan waktu 7-10 tahun, sedangkan dengan KPS bisa lebih cepat,” ujar Delthy Sugriady Simatupang yang mewakili Direktur Pengembangan KPS Bappenas dalam siaran pers pelatihan persiapan kerja sama pemerintah dan swasta di Surabaya hari ini.

Menurutnya pembanguan monorel yang mengajak pihak swasta bisa membuat anggaran Pemkot Surabaya lebih efisien, sehigga dananya dapat dialokasikan ke sektor lain seperti penanggulangan banjir dan perbaikan infrastruktur jalan. Delthy megemukakan KPS akan mengubah banyak hal.

“Jadi mulai sekarang, paradigma bahwa semua proyek harus dikerjakan sendiri oleh pemerintah harus ditinggalkan. Proyek tidak harus dikerjakan sendiri, dengan konsep kerjasama win win solution, pembangunan dapat dimaksimalkan,” tandas Delthy. Keterbatasan kemampuan keuangan negara sekarang ini, membutuhkan adanya pengembanga KPS dalam menggenjot laju pembangunan. Meski relatif baru, metode pengadaan sarana dan prasarana ini dinilai sangat efektif
karena pos keuangan pemerintah bisa lebih dialokasikan ke sektor-sektor lain.

Proyek KPS, lanjutnya memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan proyek biasa. Beberapa perbedaan yang dimaksud diantaranya sumber dana KPS berasal dari pemberi pinjaman dan investor sedangkan proyek biasa dari APBN/APBD, adanya penjajagan minat dalam KPS serta harus dibentuk badan usaha baru. Untuk pengadaan dalam KPS, calon peserta dapat memberi masukan terhadap perjanjian kerjasama serta batas waktu pemasukan penawaran tergantung kompleksitas proyek.

Sumber: Solo Pos, 3 April 2012

From → Surabaya

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: